Berita Terbaru

Rapat Tim Optimalisasi PAD Bahas Strategi Percepatan Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II 2026

Kupang — Dalam rangka mendorong percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam jangka pendek. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Tim Optimalisasi PAD dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Optimalisasi PAD yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam mengakselerasi capaian target PAD, khususnya pada periode April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2026. Percepatan realisasi PAD menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan untuk memastikan optimalisasi sumber-sumber PAD dapat dilakukan secara efektif dan terukur. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat taktis dalam jangka pendek, termasuk penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Rapat juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi PAD, antara lain melalui evaluasi terhadap capaian kinerja pendapatan pada triwulan  sebelumnya, identifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal, serta penanganan terhadap kendala yang dihadapi di lapangan. Lebih lanjut, forum ini menjadi sarana konsolidasi dalam menyamakan persepsi dan menyusun langkah tindak lanjut yang implementatif guna memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Diharapkan melalui rapat ini, Tim Optimalisasi PAD dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.